http:/www.kumpulsoal.com
MATA PELAJARAN : PKN
UNTUK: SD Kelas 6
MATERI: 1.   Mengenal sistem pemerintahan negara republik indonesia



Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

SOAL PILIHAN GANDA

1.  

Untuk mengangkat sekretaris DPRD Propinsi, Gubernur harus memperoleh persetujuan dari ....

 
A.

Presiden

B.

DPRD

C.

Menteri Dalam Negeri

D.

DPR


2.  

Fungsi BPK dalam memberikan pertimbangan kepada presiden dan DPR disebut fungsi ....

 
A.

operatif

B.

yudikatif

C.

rekomendasi

D.

administratif


3.  

Di bawah ini yang termasuk lembaga legislatif adalah ....

 
A.

DPD

B.

Presiden

C.

MA

D.

KPU


4.  

Penyelenggara peemrintah daerah yaitu ....

 
A.

DPRD

B.

Kepala Daerah

C.

Kepala Daerah dan DPRD

D.

Perangkat daerah


5.  

Hak presiden untuk membatalkan tuntutan pidana sebelum diadili disebut ....

 
A.

grasi

B.

rehabilitasi

C.

amnesti

D.

abolisi


6.  

Komisi Yudisial dibentuk oleh ....

 
A.

Presiden

B.

MPR

C.

KPK

D.

MA


7.  

Berikut ini yang bukan termasuk lembaga YUdikatif adalah .....

 
A.

MA

B.

KY

C.

MK

D.

DPR


8.  

Hak presiden untuk membatalkan tuntutan pidana setelah di adili disebut ...

 
A.

grasi

B.

rehabilitasi

C.

amnesti

D.

abolisi


9.  

Penyelenggaraan peemrintah daerah diatur dalam ....

 
A.

UU No 32 Tahun 2004

B.

UU No 23 Tahun 2004

C.

UU No 32 Tahun 2003

D.

UU No 23 Tahun 2003


10.  

Untuk membentuk KY, presiden perlu memperoleh persetujuan dari ....

 
A.

MA

B.

MPR

C.

DPR

D.

DPD


11.  

Fungsi BPK dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan disebut fungsi ....

 
A.

operatif

B.

investifigasi

C.

rekomendasi

D.

yudikatif


12.  

Hasil pemeriksaan oleh BPK disampaiakan kepada ....

 
A.

KPK

B.

Presiden

C.

DPR

D.

MA


13.  

Keberadaan BPK diatur dalam UUD 1945 pasal ....

 
A.

22

B.

23

C.

24

D.

25


14.  

Lembaga negara baru hasil amandemen UUD 45, yang dilakukan pada masa 1999-2002 adalah:

 
A.

MPR dan DPR

B.

DPR dan DPRD

C.

Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah

D.

DPD dan DPRD


15.  

Mengamalkan Pancasila dan melaksanakan UUD 1945 merupakan ... MPR

 
A.

kewajiban

B.

hak

C.

tugas

D.

wewenang


16.  

Yang berwenang mengajukan RUU otonomi daerah adalah ....

 
A.

Gubernur

B.

DPD

C.

DPRD

D.

DPR


17.  

Berikut ini adalah asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah, kecuali ....

 
A.

asas desentralisasi

B.

asas tugas pembantuan

C.

asas dokonsentrasi

D.

asas admnistrasi


18.  

Masa jabatan anggota DPD adalah ....

 
A.

6 tahun

B.

2 tahun

C.

4 tahun

D.

5 tahun


19.  

DPD bersidang minimal ... dalam setahun

 
A.

satu kali

B.

dua kali

C.

3 kali

D.

4 kali


20.  

Seorang hakim bisa menjadi hakim agung jika telah memiliki pengalaman sebagai hakim minimal ...

 
A.

10 tahun

B.

15 tahun

C.

20 tahun

D.

25 tahun


21.  

Hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap isu-isu nasional disebut hak ....

 
A.

petisi

B.

inisiatif

C.

interpelasi

D.

bertanya


22.  

Berikut ini yang bukan tugas dan wewenang DPD adalah ....

 
A.

meenetapkan APBN

B.

mengajukan RUU otonomi daerah

C.

mengajukan pembentukan propinsi baru

D.

mengawasi pelaksanaan UU otonomi daerah


23.  

Yang berwenang menetapkan peserta Pemilu adalah ....

 
A.

KPU

B.

KPK

C.

MPR

D.

DPR


24.  

Jumlah anggota DPD tiap propinsi sebanyak ... orang

 
A.

9

B.

6

C.

4

D.

5


25.  

Di bawah ini yang tidak memiliki hak untuk mengajukan calon Hakim Konstitusi adalah ....

 
A.

MA

B.

DPD

C.

DPR

D.

Presiden


26.  

Di bawah ini yang bukan termasuk fungsi BPK adalah ....

 
A.

fungsi investivigasi

B.

fungsi operatif

C.

fungsi legislatif

D.

fungsi rekomendasi


27.  

Berdasarkan UU No 22 tahun 2003, jumlah anggota DPR adalah ....

 
A.

500 orang

B.

550 orang

C.

600 orang

D.

450 orang


28.  

Yang memiliki kewenangan untuk membubarkan Parpol adalah ....

 
A.

DPR

B.

KPK

C.

Presiden

D.

MK


29.  

UUD 1945 pasal 24C mengatur tentang ....

 
A.

DPR

B.

BPK

C.

MA

D.

MK


30.  

Di bawah ini yang termasuk lembaga eksekutif adalah ....

 
A.

Presiden

B.

DPR

C.

DPD

D.

MK


31.  

Berikut ini yang termasuk lembaga yudikatif adalah ....

 
A.

MK

B.

MPR

C.

Wakil presiden

D.

BPK


32.  

Dalam pembagian kekuasaan di Indonesia, DPD termasuk dalam lembaga ....

 
A.

eksekutif

B.

legislatif

C.

yudikatif

D.

administratif


33.  

Di bawah ini yang termasuk dalam kategori Menteri Negara adalah ....

 
A.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

B.

Menteri Kesehatan

C.

Menteri Dalam Negeri

D.

Menteri Keuangan


34.  

Yang bukan termasuk hak-hak MPR adalah ....

 
A.

memberhentikan presiden

B.

mengajukan usul perubahan pasal-pasal dalam UUD

C.

protokoler

D.

imunitas


35.  

Sekda propinsi diangkat dan diberhentikan oleh ....

 
A.

presiden

B.

DPR

C.

Menteri Dalam Negeri

D.

DPRD


36.  

Anggota MPR terdiri atas ....

 
A.

anggota DPR dan DPD

B.

anggota DPD dan BPK

C.

anggota BK dan DPR

D.

anggota DPR dan KPK


37.  

Yang memiliki wewenang mengusulkan pengankatan hakim agung adalah ....

 
A.

MA

B.

MK

C.

KY

D.

Presiden


38.  

Pasal 3 UUD 45 menyebutkan kewenangan MPR sebagai berikut, KECUALI:

 
A.

Memilih Presiden dan Wakil Presiden

B.

Mengubah dan menetapkan UUD

C.

Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden

D.

Hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD


39.  

Wakil presiden dilantik oleh ....

 
A.

DPR

B.

MPR

C.

MK

D.

Presiden


40.  

Brikut ini adalah tugas dan wewenang MPR, kecuali ....

 
A.

mengubah dan menetapkan UUD

B.

melantik presiden dan wakil presiden

C.

memberhentikan presiden dan wakil presiden

D.

mengangkat dan melantik menteri


41.  

Yang berwenang mengawasi pelaksanaan UU otonomi daerah adalah ....

 
A.

DPD

B.

DPR

C.

BPK

D.

DPRD


42.  

Lembaga yang berwenang memberhentikan presiden adalah ....

 
A.

MA

B.

KPK

C.

MPR

D.

DPR


43.  

Berikut ini adalah tugas dan wewenang DPR, yaitu ....

 
A.

menetapkan Undang-Undang

B.

melantik presiden dan wakil presiden

C.

Menyeleidiki perkara korupsi

D.

mengangkat dan melantik menteri


44.  

Hak DPR untuk menentukan anggaran disebut hak ....

 
A.

inisiatif

B.

amandemen

C.

budget

D.

interpelasi


45.  

Perselisihan tentang hasil Pemilu dapat diselesaikan di ....

 
A.

KPU

B.

KPK

C.

MA

D.

MK


46.  

Usia minimal agar bisa dipilih menjadi hakim agung adalah ....

 
A.

50 tahun

B.

45 tahun

C.

55 tahun

D.

40 tahun


47.  

Di bawah ini yang bukan lembaga legislatif adalah ....

 
A.

MPR

B.

DPD

C.

BPK

D.

DPR


48.  

Masa jabatan anggota DPD adalah ....

 
A.

4 tahun

B.

3 tahun

C.

5 tahun

D.

6 tahun


49.  

Memeriksa pertanggungjawaban keuangan negara merupakan wewenang dari ...

 
A.

MA

B.

KPK

C.

BPK

D.

POLRI


50.  

Dalam pembagian kekuasaan di Indonesia, Mahkamah Agung termasuk dalam lembaga ....

 
A.

yudikatif

B.

eksekutif

C.

legislatif

D.

administratif


SOAL ISIAN:

1

Masa jabatan anggota DPD adalah ....

2

Hak presiden untuk membatalkan tuntutan pidana sebelum diadili disebut ....

3

Mahkamah Agung berkedudukan di ....

4

Hak untuk menentukan anggaran APBN disebut juga ....

5

Lembaga pemerintah yang bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara adalah __________________

6

Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang yang berlaku disebut ....

7

Hak interpelasi yaitu hak DPR untuk _____________

8

Pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari ..., ... dan ....

9

Kedudukan BPK sebagai lembaga negara yatiu ..

10

Menyatakan perang dengan negara lain merupakan wewenang presiden sebagai ....

11

DPD sedikitnya bersidang ... dalam setahun

12

Dalam kewenangannya membentuk KY, presiden harus meminta persetujuan kepada ....

13

Mahkamah Agung termasuk dalam lembaga ....

14

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, DPRD dibantu oleh ....

15

MA diatur dalam UUD 1945 pasal ...

16

Jumlah anggota DPD tiap propinsi adalah ...

17

Kepala daerah di tingkat propinsi adalah ....

18

Perwujudan asas desentralisasi adalah ....

19

Komisi Yudisial dibentuk oleh ....

20

Mengajukan RUU tentang otonomi daerah adalah salah satu ....

21

Slah satu hak yang dimiliki DPD adalah ....

22

Dalam pembagian kekuasaan di Indonesia, DPD termasuk dalam lembaga ....

23

Tugas khusus BPK yaitu ...

24

Penyelenggara pemerintah pusat terdiri dari ...

25

Jumlah Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi adalah ....

26

Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada ....

27

Perselisihan tentang hasil Pemilu dapat diputuskan di ....

28

Hak presiden untuk membatalkan tuntutan pidana setelah diadili disebut ....

29

Anggota DPR dipilih melalui _____________

30

Hak angket yatu hak DPR untuk ________________

31

Pengadilan tertinggi di Indonesia yaitu ....

32

Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah ....

33

Anggota MPR terdiri dari ... dan ....

34

Fungsi BPK dalam memberikan pertimbangan kepada presiden dan DPR disebut fungsi ....

35

Hak anggota DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah disebut ....

36

Yang berwenang memutuskan pembubaran partai politik adalah ....

37

Bersama-sama pemerintah menetapkan undang-undang merupakan ....

38

Penyelenggara pemerintah daerah adalah ....

39

Kabinet gotong royong dibentuk pada masa pemerintahan presiden ....

40

Ketua MPR periode 2009-2014 adalah ....

41

Salah satu tugas Mahkamah Agung adalah ....

42

Duta dan konsul diangkat oleh ....

43

Nama kabinet pada masa pemerintahan presiden Gus Dur adalah ....

44

Melantik presiden dan wakil presiden termasuk dalam ...

45

Untuk menjadi hakim agung, harus berusia sekurang-kurangnya ...

46

Mengajukan usul perubahan pasal-pasal dalam UUD termasuk dalam ...

47

Pemegang kekuasaan tertinggi Angkatan Darat adalah ....

48

hak untuk meminta keterangan kepada presiden tentang kebijakan yang telah dilakukan pemerintah disebut ....

49

Hak presiden untuk memberikan pernyataan pengembalian nama baik bagi seseorang yang pernah dihukum disebut ....

50

Wilayah hukum Mahkamah Agung adalah ....


SOAL ESSAY

1.

Apakah yang dimaksud dengan hak inisiatif anggota DPR?

2.

Sebutkan 3 lembaga legislatif yang kamu ketahui!

3.

Sebutkan tugas dan wewenang MPR yang kamu ketahui!

4.

Sebutkan tugas tugas DPR!

5.

Apakah yang dimaksud dengan hak amandemen?

6.

Sebutkan hak-hak yang dimiliki anggota DPR!

7.

Tuliskan kewenangan MPR menurut pasal 3 UUD 1945!

8.

Apakah yang dimaksud dengan hak angket?

9.

Sebutkan fungsi DPR!

10.

Sebutkan 3 tugas dan wewenang DPR!

Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

KUNCI JAWABAN

KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA : 1

1. Jawaban:B  
2. Jawaban:C  
3. Jawaban:A  
4. Jawaban:C  
5. Jawaban:D  
Kunci jawaban pilihan ganda berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6. Jawaban:A  
7. Jawaban:D  
8. Jawaban:C  
9. Jawaban:A  
10. Jawaban:C  
11. Jawaban:A  
12. Jawaban:C  
13. Jawaban:B  
14. Jawaban:C  
15. Jawaban:A  
16. Jawaban:B  
17. Jawaban:D  
18. Jawaban:D PENJELASAN:

Masa jabatan anggota DPD selama 5 tahun. Berakhir setelah anggota DPD yang baru disumpah.


19. Jawaban:A  
20. Jawaban:C  
21. Jawaban:A  
22. Jawaban:A  
23. Jawaban:A  
24. Jawaban:C  
25. Jawaban:B  
26. Jawaban:A  
27. Jawaban:A  
28. Jawaban:D  
29. Jawaban:D  
30. Jawaban:A  
31. Jawaban:A  
32. Jawaban:B  
33. Jawaban:A PENJELASAN:

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional termasuk Menteri Negara

Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan termasuk dalam Menteri Departemen


34. Jawaban:A  
35. Jawaban:A  
36. Jawaban:A  
37. Jawaban:C  
38. Jawaban:A  
39. Jawaban:B  
40. Jawaban:D  
41. Jawaban:A  
42. Jawaban:C  
43. Jawaban:A  
44. Jawaban:C  
45. Jawaban:D  
46. Jawaban:A  
47. Jawaban:C  
48. Jawaban:C  
49. Jawaban:C  
50. Jawaban:A  

KUNCI JAWABAN ISIAN:

1.

5 tahun

2.

abolisi

3.

ibukota negara / Jakarta

4.

hak budget

5.

Badan Pemeriksa Keuangan

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

otonomi daerah

7.

Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden

8.

legislatif, eksekutif dan yudikatif

9.

bebas dan mandiri

10.

kepala negara

11.

sekali

12.

DPR

13.

Yudikatif

14.

sekretaris DPRD

15.

24

16.

4 orang

17.

gubernur

18.

adanya otonomi daerah

19.

Presiden dengan persetujuan DPR

20.

tugas dan wewenang DPD

21.

hak imunitas

22.

legislatif

23.

memeriksa pertanggung jawaban keuangan negara

24.

presiden, wakil presiden dan para menteri

25.

9 Hakim Konstitusi

26.

DPR

27.

Mahkamah Konstitusi

28.

amnesti

29.

Pemilu

30.

Hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijaksanaan Presiden/ pemerintah

31.

Mahkamah Agung

32.

memutus sengketa kewenangan lembaga negara

33.

anggota DPR dan DPR

34.

rekomendasi

35.

hak bertanya

36.

Mahkamah Konstitusi

37.

tugas dan wewenang DPR

38.

DPRD dan kepala daerah

39.

Megawati Soekarnoputri

40.

Taufiq Kiemas

41.

memeriksa dan memutuskan perkara permohonan kasasi

42.

presiden

43.

Kabinet Persatuan Nasional

44.

tugas dan wewenang MPR

45.

50 tahun

46.

hak-hak MPR

47.

presiden

48.

hak interpelasi

49.

rehabilitasi

50.

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indoensia


KUNCI JAWABAN ESSAY:

1.

hak inisiatif anggota DPR adalah hak untuk mengajukan RUU yang disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR

2.

lembaga legislatif :

  1. MPR
  2. DPR
  3. DPD
3.

Tugas dan wewenang MPR :

  1. mengubah dan menetapkan UUD
  2. melantik presiden dan wakil presiden
  3. memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut UUD
4.

Tugas-tugas DPR adalah sebagai berikut:

a. Membentuk undang-undang
b. Membahas rancangan undang-undang bersama Presiden
c. Membahas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) bersama Presiden

5.

hak amandemen adalah hak anggota DPR untuk mengadakan perubahan terhadap suatu usul rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

hak anggota DPR ;

  1. hak inisiatif
  2. hak budget
  3. hak amandemen
  4. hak interpelasi
  5. hak petisi
  6. hak angket
  7. hak bertanya
7.

Pasal 3 UUD 1945 menyebutkan kewenangan MPR sebagai beriut:

a. Mengubah dan menetapkan UUD
b. Melantik Presiiden dan/atau Wakil Presiden
c. Hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jaatannya menurut UUD

8.

hak angket adalah hak untuk mengadakan penyelidikan mengenai masalah tertentu yang disampaikan secara tertulsi kepada ketua DPR

9.

Fungsi DPR  adalah:

a. Fungsi legalisasi berkaitan dengan wewenang DPR dalam pembentukan undang-undang
b. Fungsi anggaran, berwenang menyusun dan menetapkan RAPBN bersama Presiden
c. Fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam melaksanakan undang-undang

10.

tugas dan wewenang DPR :

  1. DPR bersama pemerintah menetapkan undang-undang
  2. DPR menetapkan APBN
  3. DPR mengajukan rancangan undang-undang