http:/www.kumpulsoal.com
MATA PELAJARAN : PKN
UNTUK: SD Kelas 6
MATERI: 1.   Mengenal sistem pemerintahan negara republik indonesia


Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

SOAL PILIHAN GANDA

1.  

Memeriksa pertanggungjawaban keuangan negara merupakan wewenang dari ...

 
A.

MA

B.

KPK

C.

BPK

D.

POLRI


2.  

Berikut ini yang termasuk lembaga yudikatif adalah ....

 
A.

MK

B.

MPR

C.

Wakil presiden

D.

BPK


3.  

Berikut ini adalah tugas dan wewenang DPR, yaitu ....

 
A.

menetapkan Undang-Undang

B.

melantik presiden dan wakil presiden

C.

Menyeleidiki perkara korupsi

D.

mengangkat dan melantik menteri


4.  

Penyelenggaraan peemrintah daerah diatur dalam ....

 
A.

UU No 32 Tahun 2004

B.

UU No 23 Tahun 2004

C.

UU No 32 Tahun 2003

D.

UU No 23 Tahun 2003


5.  

Di bawah ini yang termasuk dalam kategori Menteri Negara adalah ....

 
A.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

B.

Menteri Kesehatan

C.

Menteri Dalam Negeri

D.

Menteri Keuangan


6.  

Mahkamah Agung berkedudukan di ....

 
A.

propinsi

B.

ibukota negara

C.

kotamadya

D.

kabupaten


7.  

Hak presiden untuk membatalkan tuntutan pidana setelah di adili disebut ...

 
A.

grasi

B.

rehabilitasi

C.

amnesti

D.

abolisi


8.  

Hak untuk meminta keterangan kepada Presiden terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah disebut hak ....

 
A.

inisiatif

B.

interpelasi

C.

petisi

D.

bertanya


9.  

Penyelenggara peemrintah daerah yaitu ....

 
A.

DPRD

B.

Kepala Daerah

C.

Kepala Daerah dan DPRD

D.

Perangkat daerah


10.  

Komisi Yudisial merupakan lembaga baru yang diatur dalam UUD 1945 pasal ....

 
A.

24A

B.

24B

C.

24C

D.

24D


11.  

Berikut ini yang bukan tugas dan wewenang DPD adalah ....

 
A.

meenetapkan APBN

B.

mengajukan RUU otonomi daerah

C.

mengajukan pembentukan propinsi baru

D.

mengawasi pelaksanaan UU otonomi daerah


12.  

Hasil pemeriksaan oleh BPK disampaiakan kepada ....

 
A.

KPK

B.

Presiden

C.

DPR

D.

MA


13.  

Yang berwenang menetapkan peserta Pemilu adalah ....

 
A.

KPU

B.

KPK

C.

MPR

D.

DPR


14.  

Pengadilan tertinggi di negara Indonesia adalah ....

 
A.

MA

B.

MK

C.

KY

D.

Pengadilan Tinggi


15.  

Yang berwenang menerapkan Undang-Undang adalah ....

 
A.

Presiden

B.

DPR

C.

MPR

D.

DPD


16.  

Yang memiliki wewenang mengusulkan pengankatan hakim agung adalah ....

 
A.

MA

B.

MK

C.

KY

D.

Presiden


17.  

Berikut ini yang bukan termasuk lembaga YUdikatif adalah .....

 
A.

MA

B.

KY

C.

MK

D.

DPR


18.  

Melalui Pemilu, anggota DPD dipilih dari setiap _____________

 
A.

Pelosok desa

B.

Provinsi

C.

Kotamadya

D.

Kecamatan


19.  

Yang bukan termasuk hak-hak MPR adalah ....

 
A.

memberhentikan presiden

B.

mengajukan usul perubahan pasal-pasal dalam UUD

C.

protokoler

D.

imunitas


20.  

Pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala instansi yang lebih atas kepada pejabat di daerah disebut asas ....

 
A.

desentralisasi

B.

dekonsentrasi

C.

tugas pembantuan

D.

administrasi


21.  

Berdasarkan UU No 22 tahun 2003, jumlah anggota DPR adalah ....

 
A.

500 orang

B.

550 orang

C.

600 orang

D.

450 orang


22.  

Hak yang dimiliki DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) disebut ....

 
A.

Hak Inisiatif

B.

Hak Budget

C.

Hak Angket

D.

Hak Interpelasi


23.  

Tujuan nasional Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ....

 
A.

I

B.

II

C.

III

D.

IV


24.  

Hak presiden untuk memberikan ampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman disebut ....

 
A.

grasi

B.

rehabilitasi

C.

amnesti

D.

abolisi


25.  

Berikut ini adalah asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah, kecuali ....

 
A.

asas desentralisasi

B.

asas tugas pembantuan

C.

asas dokonsentrasi

D.

asas admnistrasi


26.  

Pemberian tugas dari pemerintah pusat kepada daerah disebut asas ....

 
A.

desentralisasi

B.

dekonsentrasi

C.

tugas pembantuan

D.

administrasi


27.  

Di bawah ini yang bukan termasuk fungsi BPK adalah ....

 
A.

fungsi investivigasi

B.

fungsi operatif

C.

fungsi legislatif

D.

fungsi rekomendasi


28.  

Berikut ini yang bukan hak DPD adalah ....

 
A.

hak interpelasi

B.

hak protokoler

C.

hak imunitas

D.

hak membela diri


29.  

Seorang hakim bisa menjadi hakim agung jika telah memiliki pengalaman sebagai hakim minimal ...

 
A.

10 tahun

B.

15 tahun

C.

20 tahun

D.

25 tahun


30.  

Dalam pembagian kekuasaan di Indonesia, DPD termasuk dalam lembaga ....

 
A.

eksekutif

B.

legislatif

C.

yudikatif

D.

administratif


31.  

Di bawah ini yang termasuk lembaga eksekutif adalah ....

 
A.

Presiden

B.

DPR

C.

DPD

D.

MK


32.  

Sekda propinsi diangkat dan diberhentikan oleh ....

 
A.

presiden

B.

DPR

C.

Menteri Dalam Negeri

D.

DPRD


33.  

DPD bersidang minimal ... dalam setahun

 
A.

satu kali

B.

dua kali

C.

3 kali

D.

4 kali


34.  

Masa jabatan anggota DPD adalah ....

 
A.

4 tahun

B.

3 tahun

C.

5 tahun

D.

6 tahun


35.  

Masa jabatan anggota DPD adalah ....

 
A.

6 tahun

B.

2 tahun

C.

4 tahun

D.

5 tahun


36.  

Perselisihan tentang hasil Pemilu dapat diselesaikan di ....

 
A.

KPU

B.

KPK

C.

MA

D.

MK


37.  

Di bawah ini yang bukan lembaga legislatif adalah ....

 
A.

MPR

B.

DPD

C.

BPK

D.

DPR


38.  

Untuk mengangkat sekretaris DPRD Propinsi, Gubernur harus memperoleh persetujuan dari ....

 
A.

Presiden

B.

DPRD

C.

Menteri Dalam Negeri

D.

DPR


39.  

UUD 1945 pasal 24C mengatur tentang ....

 
A.

DPR

B.

BPK

C.

MA

D.

MK


40.  

Fungsi BPK dalam menyelenggarakan tuntutan perbendaharaan disebut fungsi ....

 
A.

operatif

B.

yudikatif

C.

rekomendasi

D.

administrasi


41.  

Yang berwenang mengajukan RUU otonomi daerah adalah ....

 
A.

Gubernur

B.

DPD

C.

DPRD

D.

DPR


42.  

Yang berwenang menetapkan APBN adalah ....

 
A.

MPR

B.

BPK

C.

MK

D.

DPR


43.  

Hak untuk mnegadakan perubahan terhadap suatu RUU yang diajukan pemerintah disebut hak ....

 
A.

inisiatif

B.

amandemen

C.

interpelasi

D.

petisi


44.  

Yang memiliki kewenangan untuk membubarkan Parpol adalah ....

 
A.

DPR

B.

KPK

C.

Presiden

D.

MK


45.  

Yang berwenang mengawasi pelaksanaan UU otonomi daerah adalah ....

 
A.

DPD

B.

DPR

C.

BPK

D.

DPRD


46.  

Hak presiden untuk memberikan pernyataan pengembalian nama baik bagi seseorang yang pernah dihukum disebut ....

 
A.

grasi

B.

rehabilitasi

C.

amnesti

D.

abolisi


47.  

Lembaga negara baru hasil amandemen UUD 45, yang dilakukan pada masa 1999-2002 adalah:

 
A.

MPR dan DPR

B.

DPR dan DPRD

C.

Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah

D.

DPD dan DPRD


48.  

Keberadaan BPK diatur dalam UUD 1945 pasal ....

 
A.

22

B.

23

C.

24

D.

25


49.  

Jumlah hakim konstitusi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah ....

 
A.

8 orang

B.

9 orang

C.

10 orang

D.

12 orang


50.  

Hasil pengawasan DPD terhadap pelaksanaan APBN disampaikan kepada ....

 
A.

MPR

B.

KPK

C.

MA

D.

DPR


SOAL ISIAN:

1

Dalam menjalankan tugasnya, gubernur bertanggung jawab kepada ....

2

Ketua DPR periode 2009-2014 adalah ...

3

Tugas khusus BPK yaitu ...

4

Hak presiden untuk memberikan ampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman disebut ....

5

Penyelenggara pemerintah pusat terdiri dari ...

6

Fungsi BPK dalam menyelenggarakan proses tuntutan perbendaharaan disebut fungsi ...

7

Pengadilan tertinggi di Indonesia yaitu ....

8

Untuk menjadi hakim agung, harus berusia sekurang-kurangnya ...

9

Mahkamah Agung termasuk dalam lembaga ....

10

Hak presiden untuk membatalkan tuntutan pidana setelah diadili disebut ....

11

Fungsi BPK dalam memberikan pertimbangan kepada presiden dan DPR disebut fungsi ....

12

Mengankat dan melantik para menteri adalah wewenang presiden sebagai ....

13

Kedudukan BPK sebagai lembaga negara yatiu ..

14

Hak untuk menentukan anggaran APBN disebut juga ....

15

Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah ....

16

Salah satu tugas Mahkamah Agung adalah ....

17

Fungsi BPK dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan disebut fungsi ....

18

Kabinet gotong royong dibentuk pada masa pemerintahan presiden ....

19

Mahkamah Agung berkedudukan di ....

20

Pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari ..., ... dan ....

21

Mengajukan RUU tentang otonomi daerah adalah salah satu ....

22

Hak presiden untuk membatalkan tuntutan pidana sebelum diadili disebut ....

23

DPD sedikitnya bersidang ... dalam setahun

24

Pemegang kekuasaan tertinggi Angkatan Darat adalah ....

25

Hak interpelasi yaitu hak DPR untuk _____________

26

Yang berwenang memutuskan pembubaran partai politik adalah ....

27

Lembaga pemerintah yang bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara adalah __________________

28

Hak untuk mengadakan perubahan terhadap suatu usul RUU yang diajukan pemerintah disebut ....

29

Jumlah Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi adalah ....

30

Kepala daerah di tingkat propinsi adalah ....

31

Hak presiden untuk memberikan pernyataan pengembalian nama baik bagi seseorang yang pernah dihukum disebut ....

32

Bersama-sama pemerintah menetapkan undang-undang merupakan ....

33

Hak untuk mengajukan RUU disebut ...

34

Dalam pembagian kekuasaan di Indonesia, DPD termasuk dalam lembaga ....

35

Ketua DPR perioode 2004 - 2009 adalah ....

36

Hak anggota DPR untuk mengadakan penyelidikan mengenai masalah tertentu disebut ....

37

Melantik presiden dan wakil presiden termasuk dalam ...

38

Perselisihan tentang hasil Pemilu dapat diputuskan di ....

39

Perwujudan asas desentralisasi adalah ....

40

Anggota DPR dipilih melalui _____________

41

hak untuk meminta keterangan kepada presiden tentang kebijakan yang telah dilakukan pemerintah disebut ....

42

Mengajukan usul perubahan pasal-pasal dalam UUD termasuk dalam ...

43

MA diatur dalam UUD 1945 pasal ...

44

Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada ....

45

Hak anggota DPR untuk mengajukan pernyataan pendapat terhadap masalah yang dianggap sangat penting dan menjadi isu nasional disebut ...

46

Menyatakan perang dengan negara lain merupakan wewenang presiden sebagai ....

47

Anggota MPR terdiri dari ... dan ....

48

Hak imunitas yatu hak DPR untuk __________________

49

Jumlah anggota DPD tiap propinsi adalah ...

50

Salah satu tugas utama KPU adalah ....


SOAL ESSAY

1.

Apakah wewenang BPK?

2.

Sebutkan 3 lembaga yudikatif yang kamu ketahui!

3.

Apakah yang dimaksud dengan hak interpelasi?

4.

Bagaimanakah kedudukan BPK?

5.

Tuliskan kewenangan MPR menurut pasal 3 UUD 1945!

6.

Jelaskan keanggotaan DPD!

7.

Apakah yang dimaksud dengan hak inisiatif anggota DPR?

8.

Sebutkan hak-hak yang dimiliki DPD!

 

9.

Sebutkan alat-alat kelengkapan DPD!

10.

Sebutkan hak-hak yang dimiliki anggota DPR!

Status keanggotaan Anda saat ini adalah BELUM MENJADI MEMBER KUMPULSOAL.COM !
Dapatkan soal-soal berikut kunci jawaban yang lebih banyak dengan menjadi MEMBER di KUMPULSOAL.COM!

KUNCI JAWABAN

KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA : 1

1. Jawaban:C  
2. Jawaban:A  
3. Jawaban:A  
4. Jawaban:A  
5. Jawaban:A PENJELASAN:

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional termasuk Menteri Negara

Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan termasuk dalam Menteri Departemen


Kunci jawaban pilihan ganda berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6. Jawaban:B  
7. Jawaban:C  
8. Jawaban:B  
9. Jawaban:C  
10. Jawaban:B  
11. Jawaban:A  
12. Jawaban:C  
13. Jawaban:A  
14. Jawaban:A  
15. Jawaban:B  
16. Jawaban:C  
17. Jawaban:D  
18. Jawaban:B  
19. Jawaban:A  
20. Jawaban:B  
21. Jawaban:A  
22. Jawaban:A PENJELASAN:

Hak inisiatif yang dimiliki DPR digunakan untuk mengajukan RUU, dimana sekurang-kurangnya 10 anggota mengajukan rancangan secara tertulis kepada pimpinan DPR


23. Jawaban:D  
24. Jawaban:A  
25. Jawaban:D  
26. Jawaban:C  
27. Jawaban:A  
28. Jawaban:A  
29. Jawaban:C  
30. Jawaban:B  
31. Jawaban:A  
32. Jawaban:A  
33. Jawaban:A  
34. Jawaban:C  
35. Jawaban:D PENJELASAN:

Masa jabatan anggota DPD selama 5 tahun. Berakhir setelah anggota DPD yang baru disumpah.


36. Jawaban:D  
37. Jawaban:C  
38. Jawaban:B  
39. Jawaban:D  
40. Jawaban:B  
41. Jawaban:B  
42. Jawaban:D  
43. Jawaban:B  
44. Jawaban:D  
45. Jawaban:A  
46. Jawaban:B  
47. Jawaban:C  
48. Jawaban:B  
49. Jawaban:C  
50. Jawaban:D  

KUNCI JAWABAN ISIAN:

1.

presiden

2.

Marzuki Ali

3.

memeriksa pertanggung jawaban keuangan negara

4.

grasi

5.

presiden, wakil presiden dan para menteri

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

yudikatif

7.

Mahkamah Agung

8.

50 tahun

9.

Yudikatif

10.

amnesti

11.

rekomendasi

12.

kepala pemerintahan

13.

bebas dan mandiri

14.

hak budget

15.

memutus sengketa kewenangan lembaga negara

16.

memeriksa dan memutuskan perkara permohonan kasasi

17.

operatif

18.

Megawati Soekarnoputri

19.

ibukota negara / Jakarta

20.

legislatif, eksekutif dan yudikatif

21.

tugas dan wewenang DPD

22.

abolisi

23.

sekali

24.

presiden

25.

Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden

26.

Mahkamah Konstitusi

27.

Badan Pemeriksa Keuangan

28.

hak amandemen

29.

9 Hakim Konstitusi

30.

gubernur

31.

rehabilitasi

32.

tugas dan wewenang DPR

33.

hak inisiatif

34.

legislatif

35.

Agung Laksono

36.

hak angket

37.

tugas dan wewenang MPR

38.

Mahkamah Konstitusi

39.

adanya otonomi daerah

40.

Pemilu

41.

hak interpelasi

42.

hak-hak MPR

43.

24

44.

DPR

45.

hak petisi

46.

kepala negara

47.

anggota DPR dan DPR

48.

hak DPR untuk tidak dituntut di pengadilan karena pernyataan/ pendapat yang disampaikan daalam rapat

49.

4 orang

50.

merencanakan penyelenggaraan pemilu


KUNCI JAWABAN ESSAY:

1.

BPK berwenang untuk meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan atau instansi pemerintah atau badan swasta dan tidak betentangan dengan ketentuan undang-undang

2.

lembaga yudikatif :

  1. MK
  2. MA
  3. KY
3.

hak interpelasi adalah hak anggota DPR untuk meminta keterangan kepada presiden tentang kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah

4.

Kedudukan BPK bebas dan mandiri, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah.

5.

Pasal 3 UUD 1945 menyebutkan kewenangan MPR sebagai beriut:

a. Mengubah dan menetapkan UUD
b. Melantik Presiiden dan/atau Wakil Presiden
c. Hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jaatannya menurut UUD

Kunci jawaban isian berikutnya akan muncul bila kamu menjadi member !
6.

Anggota DPD dipilih dari setiap propinsi melalui pemilu. Setiap propinsi berjumlah 4 orang. Jumlah anggota DPD tidak boleh lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR

7.

hak inisiatif anggota DPR adalah hak untuk mengajukan RUU yang disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR

8.

hak-hak DPD :

  1. menyampaikan usul dan pendapat
  2. membela diri
  3. imunitas
  4. protokoler
9.

Alat-alat kelengkapan DPD:

  1. pimpinan
  2. panitia Ad Hoc
  3. badan kehormatan
  4. panitia-panitia lain yang diperlukan kementrian
10.

hak anggota DPR ;

  1. hak inisiatif
  2. hak budget
  3. hak amandemen
  4. hak interpelasi
  5. hak petisi
  6. hak angket
  7. hak bertanya